Tim khusus pembrantas kutipan tidak resmi turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti keresahan warga terkait maraknya aksi penarikan biaya liar di beberapa titik layanan publik. Kasus pungli Sijunjung menjadi fokus penindakan utama guna memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap transparansi pelayanan birokrasi dan ketertiban jalan umum. Petugas melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah oknum yang kedapatan memungut uang dari para sopir truk angkutan barang di jalur perlintasan. Tindakan ini merupakan bagian dari pembersihan birokrasi daerah.
Aksi pemungutan biaya tanpa dasar hukum yang jelas ini dinilai sangat merugikan pelaku usaha kecil dan mengganggu iklim investasi di daerah karena menambah biaya logistik tinggi. Para pelaku memanfaatkan celah minimnya pengawasan serta ketakutan para pengguna jalan untuk meraup keuntungan pribadi secara ilegal setiap harinya. Penindakan cepat ini berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai hasil pungutan serta catatan transaksi ilegal dari lokasi kejadian. Bukti-bukti kuat dikumpulkan untuk proses hukum pidana.
Penyidikan secara komprehensif terus dikembangkan guna membongkar kemungkinan adanya keterlibatan oknum pejabat internal yang memberi perlindungan atas praktik ilegal tersebut. Pengungkapan praktik pungli Sijunjung ini mendapat dukungan penuh dari masyarakat yang menginginkan pelayanan publik yang bersih, jujur, dan bebas dari segala bentuk pemerasan. Sanksi administratif dan hukum pidana dipastikan akan dijatuhkan kepada siapa saja yang terbukti melanggar aturan. Transparansi pelayanan terus diperbaiki secara nyata.
Selain penindakan di lapangan, upaya pencegahan dilakukan dengan memasang maklumat tarif resmi pada setiap unit pelayanan publik serta jalur-jalur retribusi daerah. Sistem pembayaran secara elektronik terus didorong penerapannya guna meminimalisir kontak langsung antara petugas dan masyarakat pengguna layanan. Langkah digitalisasi ini terbukti efektif menghilangkan potensi kebocoran penerimaan uang kas daerah dari aksi kutipan liar. Kanal pembayaran resmi kini mudah diakses oleh warga.
Masyarakat diimbau untuk tidak ragu melaporkan setiap indikasi pemerasan atau permintaan uang tidak sah melalui saluran aduan resmi yang dijamin kerahasiaannya. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus membersihkan seluruh sektor pelayanan publik dari praktik koruptif dan pemerasan dalam bentuk apa pun. Pengawasan intensif akan terus digalakkan demi membebaskan wilayah kabupaten dari ancaman aksi pungli Sijunjung secara menyeluruh dan permanen. Pelayanan publik yang bersih menjadi hak seluruh masyarakat.